Pengenalan Ekonomi Makro

BAB I

Pengenalan Ekonomi Makro

1.        TUJUAN PEMBELAJARAN

a.      Tujuan PemelajaranUmum

Setelah mempelajari modul ini, para peserta diharapkan mampu memahami ekonomi makro dalam rangka pelaksanaan kegiatan pengawasan.

b.     Tujuan PemelajaranKhusus

Setelah mempelajari modul ini, para peserta diharapkan mampu mengidentifikasi aspek-aspek strategis dalam pelaksanaan pengawasan, mampu mengarahkan pengawasan pada aspek ekonomi yang strategis, dan mampu menggunakan instrumen ekonomi makro untuk kegiatanpengawasan.

2.        LATAR BELAKANG PERLUNYA MEMPELAJARI EKONOMI MAKRO BAGI AUDITOR

Auditor, pada jenjang pengendali teknis telah berada pada posisi manajer. Dalam melaksanakan tugas audit, baik di lingkungan sendiri maupun di lingkungan auditan, pengendali teknis bermitra dengan para manajer pula. Oleh karena itu maka pengendali teknis sebagai auditor internal pemerintah perlu memiliki wawasan manajemen. Salah satu wawasan manajemen yang perlu dimilikinya adalah ekonomi makro. Ekonomi makro, saat ini telah menjadi acuan dalam perencanaan pembangunan.

Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menyebutkan, bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Presiden yang penyusunannya berpedoman pada RPJP

Nasional, yang memuat strategi pembangunan nasional, kebijakan umum, program Kementerian/Lembaga dan lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh. Selanjutnya,  Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah menyebutkan bahwa Rencana Kerja Pemerintah (RKP) merupakan penjabaran dari RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah)nasional.

RKP memuat rancangan kerangka ekonomi makro yang didalamnya termasuk arah kebijakan fiskal, moneter, prioritas pembangunan, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. RKP pemerintah pusat dan pemerintah daerah (RKPD) provinsi, kabupaten, dan kota harus memuat sasaran pembangunan secara jelas untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang dinyatakan dalam kerangka ekonomi  makro.  Penyusunan RKP dikoordinasikan oleh Kementerian Perencanaan (Badan Perencanaan Pembangunan nasional) dengan mengadakan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang), untuk menyelaraskan antar Renja-KL (Rencana Kerja Kementerian dan Lembaga), antara kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Draf RKP dibahas dalam Sidang Kabinet untuk ditetapkan dengan Keputusan Presiden. Dengan demikian setiap unsur pemerintah, baik sebagai unsur pelaksana maupun auditor selayaknya memahami  ekonomi  makro sebagai orientasi pembangunan.

Sampai saat ini, pembangunan di Indonesia masih jauh dari sasaran yang dituju, apalagi dibandingkan dengan negara-negara tetangga. Berdasar pemeringkatan PDB (pendapatan domestik bruto) atau GDP (gross domestic product) antarnegara di dunia oleh IMF (International Monetary Fund) diketahui PDB perkapita nominal Indonesia tahun 2006 sebesar US$1,640 per tahun, menduduki urutan ke-115 dari 181 negara. Urutan teratas adalah Luxembourg dengan US$ 87,955 dan terbawah adalah Burundi dengan US$90. PDB sebesar US$1,640 perkapita pada tahun 2006 tersebut setara dengan Rp15.080.000,00

atau Rp1.200.000,00 per bulan, jauh  dari  memadai  untuk  kehidupan sederhana. Jumlah itu pun baru angka per kapita, belum memperhatikan distribusinya yang masih sangat timpang antara si kaya dengan simiskin. Ketimpangan ini dapat dilihat dari hasil Survey Ekonomi Sosial Nasional (SUSENAS) BPS tahun 1999, yang menunjukkan bahwa 61,1% produksi nasional dihasilkan oleh hanya 0,2% (66 ribu perusahaan) dari seluruh perusahaan nasional, sedangkan sisanya (98,8 %) atau sekitar 33,4 juta perusahaan hanya menguasai sekitar 38,9% produksi nasional. Lambatnya pencapaian target pembangunan, salah satunya disebabkan oleh tingginya tingkat korupsi di Indonesia. Sekalipun mengalami penurunan dibandingkan dengan peringkat korupsi tahun 2005, namun pada tahun 2007 Indonesia masih menduduki peringkat dua diAsia.¹

Untuk melaksanakan pembangunan, pemerintah juga tidak terlepas dari masalah kekurangan sumber daya sebagai modalnya. Unsur 3E (ekonomis, efisien, dan efektif) penggunaan sumber daya harus menjadi dasar bagi setiap unsur pelaksana pembangunan. Auditor yang berkecimpung dalam penilaian unsur-unsur 3E harus memiliki bekal ekonomi makro yang bertolak pada keterbatasan sumber daya. Dengan mempelajari Ekonomi Makro, diharapkan para auditor lebih peduli terhadap perlunya percepatan pembangunan di Indonesia.

3.        SISTEMATIKA PENYAJIAN

Penulisan modul ini disusun dengan sistematika yang mudah untuk dipahami. Pada Bab I sebagai pendahuluan, dibahas hal-hal yang mendasari perlunya modul Ekonomi Makro. Dimulai dengan mengemukakan tujuan pemelajaran, latar belakang perlunya mempelajari ekonomi makro bagi auditor, sistematika penyajian, dan diakhiri dengan metode pelatihan.

Pada Bab II dibahas pengertian dan latar belakang ilmu ekonomi. Sebagai pendahuluan dikemukakan pengertian ilmu ekonomi, ekonomi mikro  dan ekonomi makro, sumber daya dan  keterbatasannya,  perlunya  melakukan pilihan, keterbatasan anggaran negara dan pemrioritasan program, dan diakhiri dengan latihan. Pada Bab III dibahas sistem perekonomian  dengan  materi sistem perekonomian terpusat, sistem perekonomian  pasar,  perekonomian pasar sebagai sistem, sistem perekonomian campuran, dan diakhiri dengan latihan.

Bab IV membahas pasar yang diawali dengan pengertian  pasar,  penawaran dan permintaan agregat, keseimbangan pasar, peran pemerintah dalam keseimbangan pasar, dan diakhiri dengan latihan. Pada bab V dibahas pendapatan nasional yang diawali dengan pengertian pendapatan nasional, pendapatan nasional dan kesejahteraan masyarakat, pendekatan perhitungan pendapatan nasional, hierarki perhitungan pendapatan, metode penghitungannya, dan diakhiri dengan kelemahan dalam konsep pendapatan nasional.

Pertumbuhan ekonomi dan ICOR dibahas di Bab VI. Pada bagian pendahuluan dibahas pengertian pertumbuhan ekonomi, pengertian ICOR, pengertian investasi. Selanjutnya dibahas rumus ICOR dan penerapannya, manfaat ICOR dalam perencanaan ekonomi makro, memahami ICOR, dan latihan. Pada bab terakhir, yakni Bab VII, dibahas distribusi pendapatan yang yang diawali dengan pengertian distribusi pendapatan. Selanjutnya dibahas pengukuran pemerataan distribusi pendapatan, kondisi distribusi pendapatan di Indonesia dan beberapa negara tetangga, kemiskinan di Indonesia, penyebab terjadinya ketimpangan, penanggulangan ketimpangan distribusi pendapatan, dan diakhiri denganlatihan.

4.        METODEPELATIHAN

Metode penyampaian materi pada diklat ini adalah pendekatan andragogi, yakni pendekatan belajar orang dewasa. Memperhatikan kondisi peserta yang telah berada pada posisi manajer, dengan sendirinya telah banyak pengalaman, baik di bidang pelaksanaan audit maupun pada kegiatan manajemen lainnya. Pada pelatihan ini peserta dipandang sebagai subjek pemelajaran yang diharapkan banyak memberikan masukan, utamanya dalam menetapkan, mengimplementasikan, maupun mengevaluasi ekonomi makro. Dalam pelaksanaannya, pelatihan ini menerapkan metode ceramah, curah pendapat, dandiskusi.