Pendapatan Nasional

BAB V

PENDAPATAN NASIONAL

 Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari babini para peserta diharapkan mampu memahami pengertian pendapatan nasional, pendekatan, hierarki dan metode penghitungannya, serta kelemahan konsep pendapatan nasional.

1.        PENGERTIAN PENDAPATANNASIONAL

Lipsey dan Steiner mendefinisikan Pendapatan Nasional sebagai nilai dari seluruh produk yang dihasilkan oleh seluruh pelaku  ekonomi  dalam  suatu negara selama satu tahun. Nilai yang dimaksud dalam perhitungan pendapatan nasional adalah nilai jual, dengan sendirinya termasuk pajak-pajak yang timbul atas transaksi penjualan barang/jasa tersebut.³¹ Pendapatan  nasional  dapat  juga disebut sebagai Produk Nasional. Produk nasional  mengindikasikan nilai  jual dari seluruh produk yang dihasilkan, sedangkan Pendapatan Nasional mengindikasikan jumlah yang dibayarkan oleh seluruh pelaku ekonomi untuk menghasilkan produk tersebut.³² Sedangkan menurut Badan Pusat Statistik (BPS), Pendapatan Nasional adalah pendapatan bersih seluruh warga negara dari suatu negara selama satutahun.³³

2.         PENDAPATAN NASIONAL DAN KESEJAHTERAANMASYARAKAT

Karena pendapatan nasional adalah nilai dari seluruh produk yang dihasilkan oleh seluruh pelaku ekonomi dalam suatu negara, maka besaratau

kecilnya pendapatan nasional dapat dilihat sebagai gambaran tentang tingkat kesejahteraan masyarakat di negara yang bersangkutan. Penghitungan pendapatan nasional dilakukan setiap tahun, untuk mengetahui perkembangan tingkat kesejahteraan masyarakatnya. Oleh karena itu pemerintah selalu berusaha untuk dapat meningkatkan pendapatan nasional.

Namun demikian pertumbuhan ekonomi yang hanya diukur dengan pendapatan nasional tidak linier atau tidak berkorelasi positif dengan kesejahteraan masyarakatnya. Pendapatan nasional yang meningkat dari tahun ke tahun belum tentu diikuti dengan meningkatnya  kesejahteraan masyarakatnya. Kesejahteraan masyarakat pada umumnya  akan  ikut meningkat, jika meningkatnya pendapatan nasional diikuti oleh pemerataan di antara penduduknya. Oleh karena itu, seharusnya sasaran pemerintah tidak hanya pada meningkatnya pendapatan nasional, melainkan harus diikuti dengan upaya pemerataan. Hal-hal yang menyebabkan tidak paralelnya konsep pendapatan nasional dengan kesejahteraan masyarakat, dibahas pada butir 8 bab ini tentang kelemahan dalam konsep pendapatan nasional. Sedangkan tentang pemerataan hasil pembangunan dibahas pada babVII.

3.         PENDEKATAN PENGHITUNGAN PENDAPATANNASIONAL

Lipsey dan Steiner mengemukakan bahwa penghitungan Pendapatan Nasional dapat dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu  Pendekatan Pengeluaran (pengeluaran uang dari rumah tangga ke perusahaan) dan Pendekatan Produksi (nilai produk seluruh perusahaan yang diserahkan ke rumah tangga). BPS juga menerapkan dua pendekatan tersebut. Tidak ada perbedaan hasil penghitungan dari dua pendekatan ini karena  kedua  pendekatan tersebut sebenarnya menghitung besarnya aliran pendapatan yang sama. Perbedaannya hanya karena titik aliran tempat melakukan penghitungan. Dari Gambar-2.1 Bab II dapat diketahui bahwa sebenarnya terdapat empat pendekatan. Dengan demikian selain dua pendekatan tersebut masihterdapat

dua pendekatan lagi, yaitu Pendekatan Biaya Faktor Produksi dan Pendekatan Pendapatan. Secara akuntansi, dari empat pendekatan tersebut seharusnya menghasilkan angka yang sama.

4.         HIERARKI PENGHITUNGAN PENDAPATAN DANARTINYA

Ada enam istilah yang berhubungan dengan Pendapatan Nasional,yaitu:

(1)    Produk Domestik Bruto (Gross Domestic Product = GDP),³⁴(2) Produk Nasional Bruto (Gross National Product = GNP), (3) Produk Nasional Neto (Net National Product = NNP), (4) Pendapatan Nasional (National Income = NI), (5)Pendapatan Perorangan (Personal Income = PI), dan (6) Pendapatan Disposibel (Disposable Income = DI).³⁵ Masing-masing istilah tersebut berhubungan antara satu dengan lainnya. Dengan demikian dalam mendiskusikan masalah pendapatan nasional ini perlu ada kejelasan terlebih dahulu, istilah mana yang dibicarakan, agar jelas masalahnya. Urutan pengertiannya dibicarakan di bawah ini.

Produk Domestik Bruto (PDB) adalah nilai pasar (termasuk pajak tak langsung) yang diterima oleh seluruh pelaku ekonomi yang lokasinya berada di dalam negeri suatu negara. Karena hanya memperhatikan lokasi dalam negeri, maka tidak termasuk pendapatan warga negara yang bekerja di luar  negeri, tetapi termasuk yang diperoleh warga negara asing di dalam negeri. PDB ditambah penghasilan warga negara di luar negeri dan dikurangi penghasilan warga negara asing yang bekerja di dalam negeri  disebut  Produk  Nasional Bruto (PNB). Produk Nasional Neto (PNN) adalah PNB dikurangi penyusutan  atas pemakaian peralatan yang dipakai untuk menghasilkan PNB tersebut. PNN dikurangi pajak tak langsung disebut Pendapatan Nasional (PN). Dengan demikian PN adalah pendapatan bersih dari faktor-faktor produksi,termasuk

laba perusahaan. Pendapatan Perorangan (PP) adalah pendapatan bagi seluruh individu warga negara yang tersedia untuk dikonsumsi, untuk ditabung, dan  untuk membayar pajak perorangan. Dengan demikian PP adalah PN dikurangi dengan laba perusahaan yang tidak dibagi (laba ditahan), dikurangi pajak atas laba perusahaan, ditambah dengan subsidi yang dibayar oleh  pemerintah kepada masyarakat. Sedangkan Pendapatan Disposibel (PD) adalah PP dikurangi pajak pribadi, yaitu pendapatan seluruh individu yang siap untuk dikonsumsi dan ditabung. Secara diagram, Hierarki Penghitungan Pendapatan untuk Indonesia dapat dikemukakan sebagaiberikut:

Produk Domestik Bruto (PDB)

----------------------------------------------

ditambah: Pendapatan WNI di LN

dikurang: Pendapatan WNA di DN

----------------------------------------------- =

Produk Nasional Bruto (PNB)

dikurang: Depresiasi

----------------------------------------------- =

Produk Nasional Neto (PNN)

dikurang: Pajak tak langsung

----------------------------------------------- =

Pendapatan Nasional  (PN) ditambah: Subsidi kepada masyarakat dikurang: - Laba ditahan

- Pajak atas laba

----------------------------------------------- =

Pendapatan Perorangan (PP)

dikurang: Pajak pribadi

---------------------------------------------- =

Pendapatan Disposibel (PD)

Pembagian atas pengertian berbagai pendapatan tersebut dimaksudkan agar pihak-pihak yang berkepentingan dapat memilih pendapatan mana yang dipandang relevan dengan kepentingannya. Negara-negara maju lebih mementingkan Produk Nasional Bruto (PNB) dalam melakukan analisis dan mengambil patokan-patokan kebijakan makro,³⁶ sedangkan Indonesia lebih

memanfaatkan Produk Domestik Bruto (PDB). Sebagai contoh,  dikemukakan oleh Gordon dan Dawson bahwa GNP Amerika Serikat tumbuh enam kali lipat sejak tahun 1929 hingga tahun 1989, padahal pertumbuhan jumlah penduduk tidak sampai dua kali lipat. Di Indonesia, penerimaan pajak, besarnya defisit APBN, besarnya belanja menurut sektor, program, biasanya didasarkan atas besarnya Produk Domestik Bruto (PDB). ³⁷PDB pada tingkat regional (provinsi, kabupaten/kota) disebut PDRB (Pendapatan Domestik RegionalBruto).

5.        METODE PENGHITUNGAN PENDAPATAN NASIONAL DIINDONESIA

BPS menghitung pendapatan nasional melalui dua pendekatan, yaitu Pendekatan Produksi dan Pendekatan Pengeluaran, yang keduanya menghasilkan jumlah yang sama. Dengan Pendekatan Produksi, dijumlahkan seluruh nilai produksi yang dikelompokkan ke dalam sembilan lapangan usaha yang meliputi (1) Pertanian, Peternakan, Kehutanan, dan Perikanan, (2) Pertambangan dan Penggalian, (3) Industri Pengolahan, (4) Listrik, Gas, dan Air Bersih, (5) Bangunan, (6) Perdagangan, Hotel, dan Restoran, (7) Pengangkutan dan Komunikasi, (8) Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan, dan (9) Jasa-jasa. Sedangkan dengan Pendekatan Pengeluaran dihitung pengeluaran menurut jenis pengeluaran sebagaimana  yang lazim dirumuskan dalam bentuk: Y = C + I + G + (X – M), dimana:

Y	=	PDB	G	=	Belanja pemerintah
C	=	Belanja konsumsi	X	=	Ekspor
I	=	Belanja investasi	M	=	Impor

Untuk ini BPS mengelompokkan pengeluaran (belanja) ke dalam enam jenis pengeluaran karena I (investasi) dipisah ke dalam dua kelompok, yakni

Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto dan Perubahan Stok (persediaan barang). Dengan demikian pengelompokan jenis pengeluaran menurut BPS meliputi: (1) Konsumsi Rumah Tangga, (2) Konsumsi Pemerintah, (3) Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto, (4) Perubahan Stok, (5) Ekspor Barang/Jasa, dan (6) Impor Barang/Jasa.

Dalam menghitung PDB pendekatan produksi, yang dihitung adalah nilai tambah bruto yang diberikan oleh perusahaan dalam proses produksinya. Nilai tambah tersebut diperoleh dari perkalian jumlah produksi dengan harga barang yang bersangkutan, selanjutnya dikurangi dengan biayaantara, yakni nilai bahan yang dipergunakan dalam proses produksi. PDB adalah jumlah dari nilai tambah bruto (belum dikurangi penyusutan alat produksi) dari seluruh pelaku ekonomi di dalam negeri selama satu tahun. Karena PDB hanya menghitung nilai produk di dalam negeri, maka di dalam PDB termasuk pendapatan warga negara asing di dalam negeri, tetapi belum termasuk pendapatan warga negara sendiri di luar negeri (perhatikan hierarki perhitungan di atas). Data tersebut dikumpulkan oleh kantor-kantor statistik di kabupaten/kota yang selanjutnya dikompilasi oleh BPS pusat.

6.        KONDISI PENDAPATAN NASIONAL DI INDONESIA

Di bawah ini disajikan PDB di Indonesia dengan pendekatan pengeluaran dari tahun 2002 s.d. 2006 berdasarkan harga konstan tahun  2000. (Catatan:  Jika terdapat perbedaan angka pada bilangan akhir dalam tabel, hanya disebabkan oleh pembulatan).

Tabel-5.1        PDBPENDEKATANPENGELUARANATASDASARHARGAKONSTAN TAHUN 2000 MENURUT JENISPENGELUARAN (MILYAR RUPIAH)

JENIS PENGELUARAN		TAHUN
		2002	2003	2004	2005	2006
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	920.749	956.593	1.004.109	1.043.805	1.078.928
2	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	110.333	121.404	126.248	134.625	147.563
3	Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto	307.584	309.431	354.865	399.177	404,606
4	Perubahan Stok	13.087	45.996	25.099	18.652	13.095
5	Deskrepancy statistik	9.546	-26.895	8.757	4.319	24.035
6	Ekspor Barang/jasa	566.188	599.516	680.621	785.998	862.504
7	Impor barang/Jasa	422.271	428.874	543.183	635.920	684.077
	Produk Domestik Bruto	1.505.216	1.577.171	1.656.516	1.750.656	1.846.654

Sumber Data:

Badan Pusat Statistik, Statistik Indonesia 2007

Sedangkan PDB dengan pendekatan produksi dari tahun 2002 s.d. 2006 pendekatan produksi adalah sebagai berikut.

Tabel-5.2        PDBPENDEKATANPRODUKSIATASDASARHARGAKONSTAN TAHUN2000MENURUTLAPANGANUSAHA(MILYARRUPIAH)

LAPANGAN USAHA		TAHUN
		2002	2003	2004	2005	2006
1	Pertanian,Peternakan, Kehutanan, dan Perikanan	231.613	240.387	247.163	253.726	261.296
2	Pertambangan & Penggalian	169.932	167.603	160.100	165.085	168.729
3	Industri Pengolahan	419.387	441.754	469.952	491.421	514.192
4	Listrik, Gas, & Air Bersih	9.868	10.349	10.897	11.584	12.263
5	Bangunan	84.469	89.621	96.334	103.483	112.762
6	Perdag, Hotel, Dan Restoran	243.266	256.516	271.142	293.877	311.903
7	Pengangkutan Dan Komunikasi	76.173	85.458	96.896	109.467	124.399
8	Keuangan, Persewaan & Jasa	131.523	140.374	151.123	161.384	170.495
9	Jasa-jasa	138.982	145.104	152.906	160.626	170.612
	Produk Domestik Bruto	1.505.213	1.577.166	1.656.513	1.750653	1.846.651

Sumber Data:

Badan Pusat Statistik, Statistik Indonesia 2007

Berdasar Tabel-5.1 dan Tabel-5.2 diketahui bahwa dengan  dua pendekatan, yakni Pendekatan Pengeluaran (Tabel-5.1) dan Pendekatan Produksi (Tabel-5.2) diperoleh hasil (PDB) yang sama. Selanjutnya, dari PDB dapat diteruskan penghitungannya sampai diperoleh Pendapatan  Nasional seperti nampak pada Tabel-5.3 berikutini.

Tabel-5.3    PENGHITUNGAN PENDAPATAN NASIONAL

ATAS DASAR HARGA KONSTAN TAHUN 2000 (MILYAR RUPIAH)

URAIAN		TAHUN
		2002	2003	2004	2005	2006
1	Produk Domestik Bruto	1.505.213	1.577.166	1.656.513	1.750.653	1.846.651
2	Pendapatan Neto thd Luar Negeri atas Faktor Produksi*)	-56.357	-81.230	-80.468	-107.381	-115.452
3	Produk Nasional Bruto	1.448.856	1.495.936	1.576.045	1.643.272	1.731.199
4	Penyusutan(depresiasi)	-75.260	-78.858	-82.825	-87.532	-92.332
5	Produk Nasional Neto	1.373.596	1.417.078	1.493.220	1.555.740	1.638.867
6	Pajak Tidak Langsung Neto	-57.684	-65.876	-46.040	-34.580	-55.422
	Pendapatan Nasional	1.315.912	1.351.202	1.447.180	1.521.160	1.583.445

*)PendapatanNetoterhadapLuarNegeriatasFaktorProduksiadalahpendapatanWNAdi Indonesia dikurangi dengan pendapatan WNI di luarnegeri

Sumber Data:

Badan Pusat Statistik, Statistik Indonesia 2007

BPS menerbitkan data PDB dan pendapatan nasional baik atas dasar  harga berlaku maupun harga konstan. PDB atas dasar harga berlaku  dapat dilihat pada daftar terlampir. Yang dimaksud dengan PDB atas dasar harga berlaku adalah PDB yang dihitung berdasarkan harga-harga yang benar-benar terjadi pada tahun dilakukan survey, sehingga di dalamnya termasuk  unsur inflasi. Sedangkan yang dimaksud dengan PDB atas dasar harga  konstan  adalah PDB yang unsur inflasinya telah dihilangkan. Harga konstan yang  nampak pada tabel di atas adalah harga konstan tahun 2000,  berarti  unsur inflasi pada tahun 2002 hingga 2006 telah dihilangkan. Dengan katalain,

harga-harga pada tahun 2002 – 2006 dinyatakan sama dengan harga  pada tahun 2000. Karena unsur inflasinya telah dihilangkan,  maka  PDB  dengan harga konstan menjadi lebih kecil dibandingkan dengan PDB menurut harga berlaku (bandingkan angka-angka PDB di atas dengan PDB pada daftar terlampir).

Pertumbuhan PDB yang mencerminkan adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat adalah PDB berdasar harga konstan. Peningkatan PDB atas dasar harga berlaku hanya mengindikasikan peningkatan  nilai  nominal, bukan nilai riil dari pendapatan masyarakat. Cara menghilangkan unsur inflasi adalah dengan mendeflasikan harga berlaku sebesar tingkat inflasi yang terjadi pada tahun yangbersangkutan.

7.        SEKILAS TENTANGINFLASI

Untuk memahami inflasi, secara singkat dapat dikemukakan bahwa inflasi adalah suatu kondisi perekonomian di mana harga-harga pada umumnya naik. Sedangkan kondisi sebaliknya, di mana harga-harga pada umumnya turun, disebut deflasi.³⁸ Penyebab inflasi pada umumnya dapat dikelompokkan ke  dalam dua kategori, yaitu: (a) Inflasi Tarikan Permintaan (demand pull inflation) dan (b) Inflasi Desakan Biaya (cost push inflation). Inflasi tarikan permintaan terjadi karena ada peningkatan permintaan agregat. Bertambahnya jumlah uang beredar juga dapat mengakibatkan inflasi tarikan permintaan. Data tentang perkembangan jumlah uang beredar di Indonesia dapat dilihat pada daftar terlampir. Sedangkan inflasi desakan biaya terjadi karena adanya peningkatan biaya produksi pada umumnya, sehingga perusahaan  mengurangi  jumlah barang yangdiproduksi.

McConnel dan Brue menyatakan bahwa pengurangan produksi ini terjadi karena dalam kondisi biaya-biaya faktor produksi naik, biaya produksi (average

38 Samuelson, Paul A dan William Samuelson, hal. 255.

cost) per unitnya meningkat sehingga berdampak pada turunnya keuntungan, atau bahkan mengakibatkan kerugian. Dalam kondisi yang lebih parah, perusahaan menutup usahanya, yang berarti penawaran agregatberkurang.³⁹

Dampak inflasi, pada umumnya merugikan masyarakat, baik produsen maupun konsumen. Pemerintah berkewajiban untuk menjaga  stabilitas  nilai tukar rupiah dengan mengendalikan inflasi. Pada tahun 2008, pemerintah menargetkan inflasi dapat ditekan pada tingkat 6,0%. Melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999, Bank Indonesia ditugasi untuk memelihara  kestabilan nilai rupiah melalui kebijaksanaan moneter, menjaga kelancaran sistem pembayaran, dan mengatur/mengawasibank.

Dalam rangka menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, Bank Indonesia berwenang:

a.  menetapkan sasaran-sasaran moneter dengan memperhatikan sasaran laju inflasi yangditetapkannya;

b.  melakukan pengendalian moneter, antara lainmelalui:

1)   operasi pasar terbuka (menjual/membeli surat-surat berharga seperti sertifikat bank indonesia (SBI), obligasi pemerintah, dan atau surat utang negara yang sering disebut dengan SUN) di pasar uang baik rupiah  maupun valutaasing;

2)    penetapan tingkat diskonto (bungauang);

3)    penetapan cadangan wajibminimum;

4)    pengaturan kredit ataupembiayaan.

Untuk dapat melakukan pengendalian moneter, Bank Indonesia diperkenankan juga melaksanakan prinsip-prinsip syariah.

8.        KELEMAHAN DALAM KONSEP PENDAPATANNASIONAL

Sekalipun konsep pendapatan nasional telah banyak memberikan manfaat dalam melakukan perencanaan, baik bagi pemerintah maupun para pelaku  bisnis, namun terdapat juga beberapa kelemahan, antaralain:

a.    Tidak menghitung produk-produk nontransaksi

Karena Pendapatan Nasional hanya berorientasi pada harga jual, maka Pendapatan Nasional tidak menghitung nilai-nilai dari pekerjaan yang tidak dipasarkan seperti: pekerjaan ibu-ibu rumah tangga, memperbaiki peralatan milik sendiri, dan sebagainya;

b.    Tidak menghitung nilai dari waktu luang (leisuretime)

Waktu-waktu luang yang sebenarnya sangat berharga bagi masyarakat seperti hari libur, memperpendek jam kerja, dan sebagainya juga tidak dikalkulasi dalam PendapatanNasional;

c.    Tidak memperhitungkan peningkatan mutuproduk

Karena dalam konsep Pendapatan Nasional, terutama dalam hal pertumbuhannya hanya menekankan konsep peningkatan produk riil, maka peningkatan kualitas produk juga tidak tersentuh dalam konsep Pendapatan Nasional;

d.    Kurang memperhatikan pentingnya distribusipendapatan

Konsep Pendapatan Nasional tidak memperhatikan apakah  distribusinya telah memenuhi rasa keadilan, karena cenderung lebih mengutamakan peningkatan produk riil secaratotal;

e.    Kurang berorientasi ke pendapatan perkapita

Konsep Pendapatan Nasional juga kurang berorientasi ke pendapatan per kapita. Sangat mungkin Pendapatan Nasional pertumbuhannya sangat signifikan, namun hal itu tidak ada artinya jika jumlah penduduk juga meningkat lebih besar dibandingkan dengan pertumbuhan Pendapatan Nasional;

f.     Kurang memperhatikan kerusakanlingkungan

Konsep Pendapatan Nasional yang hanya menghitung penyusutan atas peralatan kerja yang dipergunakan dalam  proses  produksi,  maka penyusutan atas sumber daya alam yang ditandai dengan kerusakan lingkungan karena dieksploitasinya sumber daya alam tersebut tidak diperhitungkan. Bisa jadi, pertumbuhan ekonomi yang  positif,  jika penyusutan atas sumber daya alam ini dikalkulasikan,  hasilnya  akan berubah menjadinegatif;

g.    Tidak mengkalkulasikan produk-produk dari bisnissiluman

Produk dari bisnis siluman seperti judi gelap, penyelundupan, dan bisnis barang-barang terlarang lainnya, sekalipun secara ekonomi terdapat nilai tambah, namun pasti tidak akan  terkalkulasikan  dalam  Pendapatan Nasional.

9.        LATIHAN

1)     Jelaskan apa yang dimaksud dengan pendapatannasional.

2)     Jelaskan apa tujuan dari dihitungnya pendapatannasional.

3)     Jelaskan hierarki penghitungan pendapatan nasional dan jelaskan pula apa yang dimaksuddengan:

a.       Produk Domestik Bruto(PDB)

b.      Produk Nasional Bruto(PNB)

c.       Produk Nasional Neto(PNN)

d.      Pendapatan Nasional(PN)

e.       Pendapatan Perorangan(PP)

f.       Pendapatan Disposibel (PD)

4)     Jelaskan apa persamaan dan perbedaan antara PDB  Harga Berlaku dan PDB HargaKonstan.

5)     Jelaskan apakah peningkatan pendapatan nasional secara otomatis dapat diartikan bahwa kesejahteraan masyarakat pada umumnya telah meningkat?

6)     Jelaskan apa yang dimaksud dengan inflasi, penyebab terjadinya, dan apa yang harus dilakukan pemerintah terhadapinflasi.

7)     Sebutkan dan jelaskan beberapa kelemahan dalam konsep pendapatan nasional.