Distribusi Pendapatan

BAB VII

DISTRIBUSI PENDAPATAN

1.        PENDAHULUAN

Pembangunan di Indonesia lebih banyak diarahkan pada pertumbuhan ekonomi, sedangkan unsur pemerataannya masih kurang mendapatkan perhatian. Alhasil lahirlah kesenjangan ekonomi, di mana segelintir orang hidup dalam berkelimpahan, namun sebagian masyarakat lainnya hidup  dalam keadaan memprihatinkan. Mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Sebenarnya, pemerataan pendapatan telah ditetapkan  sebagai  salah satu unsur dari trilogi pembangunan kita, yakni: (1) pertumbuhanekonomi,

(1)    pemerataan hasil-hasil pembangunan, dan (3) stabilitas nasional yang mantap dan dinamis. Pada bab ini dibahas distribusi pendapatan, pengukuran pemerataan distribusi pendapatan, penyebab terjadinya ketimpangan, dan cara penanggulanganketimpangannya.

Tujuan pembahasan distribusi pendapatan adalah mengukur seberapa baik pembagian pendapatan nasional terhadap warga negaranya. Perlu diketahui bahwa besarnya tingkat pertumbuhan ekonomi, tidak memberikan gambaran bahwa seluruh penduduk yang ada di negara tersebut meningkat kesejahteraannya. Sangat mungkin terjadi, ekonomi meningkat pesat tetapi jumlah penduduk miskin juga meningkat. Hal ini tergantung pada tingkat pemerataan distribusi pendapatan tersebut. Jika distribusinya baik, maka pertumbuhan dapat dinikmati oleh penduduk pada umumnya, namun jika

pemerataannya tidak baik, pertumbuhan hanya dinikmati oleh orang-orang tertentu saja, oleh sekelompok orang berpenghasilan tinggi saja.

Distribusi pendapatan berbeda dengan  pendapatan  per  kapita. Pendapatan per kapita adalah pendapatan rata-rata per orang selama periode tertentu (lazimnya tiap tahun). Angka pendapatan rata-rata diperoleh dengan cara membagi seluruh pendapatan nasional dengan jumlah penduduknya. Sedangkan distribusi pendapatan berkaitan dengan seberapa baik tingkat pemerataan pembagian pendapatan nasional yang diperoleh selama periode tertentu (setahun). Untuk memudahkan pemahaman, kita berikan  ilustrasi  berikut ini. Misalkan di dalam satu keluarga ada lima orang, yakni  A, B, C, D,  dan E yang bekerja pada bidang yang berbeda-beda. Kelima orang tersebut setiap bulannya memperoleh penghasilan masing-masing (dalam rupiah)  sebagai berikut: A: Rp300.000,00 B: Rp320.000,00 C: Rp350.000,00D:

Rp500.000,00 E: Rp3.500.000,00 sehingga jumlah semuanya Rp4.970.000,00.

Dari data tersebut dapat dihitung pendapatan per kapitanya adalah: Rp4.970.000,00 : 5 = Rp994.000,00/bulan. Dari pendapatan perkapita tersebut terkesan bahwa seluruh orang di dalam keluarga pendapatannya cukup tinggi. Namun kondisi sebenarnya tidak seperti kesan yang ada, karena  empat orang (A, B, C, dan D) pendapatannya dibawah rata-rata, atau kurang dari Rp994.000,00. Bahkan rentang pendapatan dari yang terendah (Rp300.000,00) dengan yang tertinggi (Rp3.500.000,00) sangat tinggi, yakni Rp2.200.000,00. Hanya satu orang yang pendapatannya di atas rata-rata, yakni si E. Satu orang terkaya dari lima orang tersebut menguasai 70,4% dari total pendapatan. Sebaliknya, empat orang lainnya hanya menguasai 29,6% dari  total  pendapatan. Bandingkan jika kondisi pendapatan lima orang tersebut sebagai berikut: A: Rp730.000,00; B: Rp780.000,00; C:  Rp960.000,00  D: Rp1.100.000,00 dan E: Rp1.400.000,00.

Dengan total pendapatan yang sama, yakni Rp4.970.000,00 dan rata-rata yang sama pula Rp994.000,00/bulan, namun pemerataannya jauh lebih baik.

Pada contoh kedua ini rentang pendapatan dari yang terendah (Rp730.000,00) dengan yang tertinggi (Rp1.400.000,00) hanya Rp670.000,00. Satu orang  terkaya dari lima orang tersebut hanya menguasai 28,1% dari total pendapatan, sedangkan empat orang lainnya menguasai 71,9% dari totalpendapatan.

2.        PENGUKURAN PEMERATAAN DISTRIBUSI PENDAPATAN

Tingkat pemerataan distribusi pendapatan sering diukur dengan “Rasio Konsentrasi Gini” (Gini Consentration Ratio) atau lebih sering disebut dengan Koefisien Gini. Caranya adalah dengan membagi penduduk menjadi 5 atau 10 kelompok (quintiles atau deciles) sesuai dengan tingkat pendapatannya. Kemudian menetapkan proporsi yang diterima oleh masing-masing kelompok pendapatan. Koefisien Gini adalah ukuran  ketidakseimbangan  atau ketimpangan yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan sempurna).⁴⁶ Koefisien Gini dapat digambarkan dengan  Kurva Lorenz seperti nampak pada Gambar-7.1 berikutini:

Gambar-7.1   KURVALORENZ

PersentaseJumlahPenduduk (diurutkan dari kelompok berpenghasilan palingrendah

Keterangan Gambar:

Sumbu horisontal menyatakan jumlah penduduk dalam persentase kumulatif. Dari kiri ke kanan menunjukkan jumlah penduduk  dengan  urutan pendapatan paling rendah. Pada titik A menunjukkan kelompok pertama sebanyak 10% berpendapatan terendah. Titik B adalah kelompok kedua sebanyak 20% berpendapatan terendah, dan  seterusnya  hingga titik I adalah menggambarkan 90% berpendapatan terendah. Sedangkan sumbu vertikal menunjukkan bagian dari total pendapatan yang diterima oleh masing-masing kelompok penduduk yang disebutkan pada sumbu horisontal. Garis diagonal adalah garis dengan sudut 45⁰, menunjukkan garis pemerataan sempurna. Kurva Lorenz menunjukkan tingkat distribusi yang sebenarnyaterjadi.

Tingkat ketimpangan distribusi nampak dari  besar/kecilnya  wilayah Q, sebagai celah antara garis diagonal yang menunjukkan pemerataan sempurna dengan Kurva Lorenz sebagai distribusi yang sesungguhnya. Semakin besar celah (wilayah Q), semakin timpang tingkat pemerataan dalam distribusipendapatan.

Misalnya, titik D pada Kurva Lorenz, untuk 40% dari jumlah penduduk (sumbu horisontal) berpenghasilan terendah menerima pendapatan kira- kira sebanyak 18% dari total pendapatan nasional. Pada titik H, 80% penduduk berpenghasilan terendah menerima pendapatan kira-kira sebanyak 50% dari total pendapatan nasional.

Besar-kecilnya celah Q pada umumnya dinyatakan dalam bentuk Indeks  Gini yang perhitungannya dilakukan melalui rumus matematis. Untuk  menghindari kesulitan matematis, di sini hanya disampaikan prinsip dasar dari perhitungan Indeks Gini yang dapat diketahui melalui indikasisbb:

Secara visual, tingkat ketidakmerataan atau ketimpangan ini dapat dilihat pada Gambar-7.2 berikut ini.

Gambar-7.2   Kurva Lorenz: PERBEDAAN TINGKATKETIDAKMERATAAN

Secara sederhana, Koefisien Gini dapat juga dicari dengan perbandingan sebagai berikut:

KG 

wilayahQ luaswilayah(Q  R)

Memperhatikan rumus atau perbandingan tersebut dapat dinyatakan bahwa semakin sempit wilayah Q akan semakin kecil KG (Koefisien  Gini). Semakin  kecil wilayah Q hingga mendekati nol (Q = 0), maka pembilang adalah nol, sedang penyebutnya (wilayah Q + R) adalah bidang seluas segitiga di bawah garis pemerataan sempurna,atau:

KG 

wilayahQ         

luaswilayah(Q  R)

0        0

wil (0  R)

Koefisien Gini = 0 atau mendekati 0  menunjukkan  pemerataan  secara sempurna dalam distribusipendapatan.

Sebaliknya, semakin luas wilayah Q, KG-nya akan mendekati 1. Jika wilayah Q sangat luas, maka wilayah R semakin kecil karena terdesak oleh wilayah Q sehingga luas wilayah R mendekati nol (R = 0). Dengan demikian antara pembilang dan penyebutnya sama, yakni seluas segitiga di bawah garis pemerataan sempurna, maka:

KG 

wilayahQ         

luaswilayah(Q  R)

wilQ wil (Q 0)

 Q  1

Q

Koefisien Gini = 1 atau mendekati 1 menunjukkan adanya ketimpangan sempurna dalam distribusipendapatan.

Dari uraian tentang Indeks Gini dapat ditarik simpulan bahwa semakin besar indeksnya, yakni mendekati 1, berarti pemerataan semakin buruk, dan sebaliknya semakin kecil indeksnya, yakni mendekati 0, pemerataan semakin baik atau semakin merata.

Di Indonesia, penghitungan Koefisien/Indeks Gini dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Sayang sekali, BPS tidak menghitung Indeks Gini atas pendapatan, melainkan atas dasar pengeluaran belanja masyarakat. Dalam penghitungan Indeks Gini Belanja tersebut, BPS mengadopsi konsep yang diterapkan oleh Bank Dunia. Untuk itu penduduk digolongkan  menjadi  tiga  kelas, yaitu 40% penduduk berpendapatan rendah, 40% penduduk berpendapatan sedang, dan 20% penduduk berpendapatan tinggi. Ukuran ketimpangan berdasarkan kriteria Bank Dunia dilihat dari besarnya persentase pendapatan yang dinikmati oleh 40% penduduk berpendapatan rendah yang dapat disajikan dalam bentuk matriks sebagaiberikut:

Golongan I	Pendapatan nasional yang diterima	Kategori tingkat ketimpangan
40% penduduk berpenghasilan rendah	< 12%	tinggi
	12% - 17%	sedang
	>17%	rendah

3.        KONDISI DISTRIBUSI PENGELUARAN (BELANJA) DIINDONESIA

Seperti telah dikemukakan di atas, bahwa BPS tidak menyediakan data Indeks Gini Pendapatan, sehingga yang dapat disajikan di sini hanya  Indeks  Gini Pengeluaran masyarakat untuk tahun 2004, 2005, dan 2006 berikutini.

Tabel-7.1 DISTRIBUSIPENGELUARANPERKAPITADANINDEKSGINI, 2004-2006 DIINDONESIA

TAHUN	40% TERENDAH	40% MENENGAH	40% TERTINGGI	INDEKS GINI
2004	20,80	37,13	42,07	0,32
2005	20,22	37,69	42,09	0,33
2006	19,75	38,10	42,15	0,33

Sumber Data: BPS⁴⁷

Berdasarkan kriteria tingkat ketimpangan pendapatan penduduk yang dikeluarkan oleh Bank Dunia tersebut di atas, diketahui bahwa 40% jumlah penduduk dengan pendapatan terendah masih memperoleh bagian lebih dari 17% total belanja masyarakat. Porsi terendah dari kelompok ini terjadi  pada tahun 2006 yakni sebesar 19,75% menunjukkan bahwa tahun 2006 merupakan tahun distribusi paling buruk di Indonesia. Namun demikian karena porsi yang distribusi yang berada di atas 17%, maka tingkat ketimpangan distribusi di Indonesia masih termasuk kategori rendah. Demikian pula Indeks Giniyang

berkisar pada 0,32 hingga 0,33 yang berarti masih lebih dekat ke 0 (nol), maka pemerataan distribusi belanja di Indonesia masih tergolong baik.

Distrubusi belanja di Indonesia tersebut ternyata masih lebih baik dibandingkan dengan distribusi pendapatan di Amerika Serikat yang Indeks Gininya sebagai berikut.

Tabel-7.2        INDEKSGINIAMERIKASERIKAT DARI TAHUN KETAHUN
	Tahun	Indeks Gini
	1967	0,397
	1968	0,386
	1970	0,394
	1980	0,403
	1990	0,428
	2000	0,462
	2005	0,469

Sumber Data: Biro Sensus Amerika Serikat⁴⁸

Berdasarkan pemeringkatan dari Bank Dunia (World Development Indicator 2002), tingkat pemerataan yang tinggi di Indonesia  tersebut  membawa Indonesia ke dalam 30 negara yang paling merata di dunia. Dengan angka koefisien Gini sebesar 0,32 (peringkat ke 26), Indonesia sejajar dengan negara- negara bekas komunis (seperti Slowakia, Belarusia, dan Hongaria), negara- negara Skandinavia (Denmark, Swedia), atau negara-negara yang menerapkan sistem welfare-state (Belanda, Belgia). Rendahnya ketimpangan di negara- negara tersebut tentunya terkait dengan desain sistem ekonominya. Namun demikian, baiknya distribusi pendapatan di Indonesia tersebut ternyata dipertanyakan berbagai pihak yang  menyangsikan  keakuratan  datanya.⁴⁹ Alasanyangdikemukakanadalah,adanyastudiempiriskurvaLorenzdinegara

berkembang termasuk Indonesia, pada umumnya semakin  menjauh dibandingkan dengan negara maju. Dilihat dari koefisien gini, negara majuumumnya mempunyai nilai yang lebih kecil dibandingkan dengan negara berkembang.⁵⁰ Menurut penulis, salah satu penyebab kecurigaan akurasi data adalah, Indeks Gini Indonesia berbasis pengeluaran belanja masyarakat, sedangkan di negara lain berbasis pendapatan. Dengan demikian Indeks Gini tidak menggambarkan tingkat distribusi pendapatan, melainkan tingkat belanja. Padahal dari Bab V diketahui bahwa unsur belanja atau konsumsi hanya merupakan bagian kecil dari pendapatan yang dinyatakan dalamPDB.

Laporan Asian Development Bank mengungkapkan,  dikawasan  Asia sedang berkembang fenomena bahwa orang kaya lebih cepat menjadi kaya. Dalam laporan yang dipublikasikan di www.adb.org. juga  terungkap, ketimpangan yang semakin melebar dalam standar hidup dapat mengancam proses pertumbuhan, sekalipun data statistik menunjukkan angka kemiskinan sedang menurun. Publikasi statistik tahunan dari ADB, mengatakan bahwa perkembangan jumlah kaum miskin di kawasan Asia cukup cepat.⁵¹

Data Survey Ekonomi Sosial Nasional (SUSENAS) BPS tahun 1999 menunjukkan bahwa 61,1% produksi nasional dihasilkan oleh hanya 0,2% (66 ribu perusahaan) dari seluruh perusahaan nasional, sedangkan  produksi nasional selebihnya yang 38,9% dihasilkan oleh sekitar 33,4 juta perusahaan atau 98,8 % dari jumlah perusahaan yang ada di Indonesia. ⁵²

4.        KEMISKINAN DIINDONESIA

Membahas ketimpangan distribusi pendapatan tidak dapat dilepaskan dengan masalah kemiskinan. Ketimpangan distribusi yang ekstrim menunjukkan adanya perbedaan yang mencolok antara kelompok kaya dan miskin. Kelompok kaya menerima bagian yang sangat jauh lebih besar dibandingkan dengan kelompok miskin. Di Indonesia, tingkat kemisikan masih relatif  tinggi.  Di bawah ini dibahas tentang kemisikan diIndonesia.

a.      PengertianKemiskinan

Badan Pusat Statistik (BPS) mendefinisikan kemiskinan sebagai ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan dasar, baik kebutuhan pangan maupun nonpangan. Batas kecukupan makanan (pangan) didasarkan pada besarnya pengeluaran uang untuk memenuhi kebutuhan minimum energi

2.100 kalori perkapita perhari. Kebutuhan energi tersebut didasarkan pada 52 komoditas makanan terpilih sesuai dengan pola konsumsi  penduduk.  Sedangkan batas kecukupan nonpangan dihitung dari besarnya uang yang dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan minimum seperti perumahan, sandang, kesehatan, pendidikan, transportasi, dan lain-lain.⁵³ Dalam membahas kemiskinan di Indonesia, BPS menetapkan batas pendapatan minimum  per kapita untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar, sebagaiberikut:⁵⁴

Tabel-7.3  BATAS PENGELUARAN MINIMUM UNTUKDAPATMEMENUHIKEBUTUHAN DASAR

Tahun	Pengeluaran/kapita/bulan
	Kota (Rp)	Desa (Rp)
1996	42.032	31.366
1998	96.959	72.780
1999	92.409	74.272
2000	91.632	73.648
2001	100.011	80.382
2002	130.499	96.512
2003	138.803	105.888
2004	143.455	108.725
2005	150.799	117.259
2006	174.290	131.256

Sumber Data: BPS⁵⁵

Ginanjar Kartasasmita (1999) menyatakan bahwa  seseorang  disebut miskin secara absolut apabila tingkat pendapatannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar, yakni kebutuhan hidupminimum.⁵⁶

b.            Kondisi Kemiskinan diIndonesia

Berdasarkan kriteria batas pengeluaran minimum sebagaimana  Tabel-7.5  di atas, BPS menyajikan data jumlah penduduk miskin di Indonesia sebagai berikut:

Tabel-7.4  PERKEMBANGAN JUMLAHPENDUDUK MISKIN DIINDONESIA

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (juta)
	Kota	Desa	Jumlah
1996	9,6	24,9	34,5
1998	17,6	31,9	49,5
1999	15,7	32,7	48,4
2000	12,3	26,4	38,7
2001	8,6	29,3	37,9
2002	13,3	25,1	38,4
2003	12,2	25,1	37,3
2004	11,4	24,8	36,1
2005	12,4	22,7	35,1
2006	14,5	24,8	39,3

Sumber Data: BPS⁵⁷

Sedangkan jumlah penduduk miskin di Indonesia dalam persentase adalah sebagai berikut:

Tabel-7.5  PERKEMBANGAN PROSENTASE PENDUDUKMISKINDIINDONESIA

Tahun	Persentase Penduduk Miskin
	Kota	Desa	Jumlah
1996	13,6	19,9	17,7
1998	21,6	25,7	24,5
1999	19,5	26,1	23,5
2000	14,6	22,4	19,1
2001	9,8	24,8	18,4
2002	14,5	21,1	18,2
2003	13,6	20,2	17,4
2004	12,13	20,11	16,66
2005	11,68	19,98	15,97
2006	13,47	21,81	17,75

Sumber Data: BPS⁵⁸

Berdasarkan Tabel-7.4 dan Tabel-7.5 diketahui bahwa jumlah penduduk miskin di Indonesia relatif masih sangat tinggi. Secara total jumlahnya masih berkisar pada angka 40 juta orang atau sekitar 20% dari jumlah penduduk yang pada tahun 2006 yang mencapai jumlah 222,19 juta orang. Peta kemiskinan dapat dilihat pada komposisi daerah pedesaan dan perkotaan. Tabel-7.5 menunjukkan bahwa persentase kemiskinan di daerah pedesaan tahun 2006 sebanyak 21,81% (dari jumlah penduduk di pedesaan), jauh lebih besar dibandingkan dengan di daerah perkotaan yang hanya sekitar 13,47%. Hal ini dapat dilihat dari besarnya arus urbanisasi, karena di pedesaan relatif lebih sulit mendapatkan pekerjaan dibandingkan dengan diperkotaan.

Tren kondisi kemiskinan di Indonesia menunjukkan bahwa secara absolut jumlahnya meningkat pada saat krisis ekonomi, yaitu dari 34,5 juta orang pada tahun 1996 menjadi 49,5 juta orang pada tahun 1998 dan menurun lagi menjadi 30,3 juta pada tahun  2006. Secara relatif juga hampir tidak ada perbedaan,  yaitu secara total sebesar 17,7% pada tahun 1996 menjadi 24,5% pada tahun 1998 dan menurun lagi menjadi 17,75% pada tahun2006.

Krisis telah memperburuk harkat kemanusiaan dengan meningkatkan jumlah penduduk miskin, terutama melalui kenaikan harga-harga secara mendadak dan nilai rupiah terdepresiasi sangat cepat. Kenaikan harga-harga, khususnya harga barang-barang impor menyebabkan tekanan sektor riil. Akibatnya, tekanan pada kesempatan kerja, permintaan atas  barang-barang dan jasa-jasa melemah, selanjutnya sektor industri mengurangi produksi sehingga banyak terjadi pemutusan hubungan kerja. Tingkat produksi serta pendapatan dari pertanian di pedesaan cenderungmenurun.

c.             Implikasi Kemiskinan

Kemiskinan merupakan masalah yang kompleks. Masyarakat miskin tidak saja rendah dari segi pendapatan dan tingkat konsumsinya, tetapi juga rendah tingkat pendidikan dan kesehatannya, tidak berdaya untuk berpartisipasi dalam

pembangunan, rendah pergaulan sosialnya, dan berbagai masalah kekurangan lainnya.⁵⁹ Kondisi ini menyebabkan sebagian masyarakat tidak mampu memenuhi kebutuhan pangan dan pada akhirnya berpengaruh terhadap keadaan gizi terutama anak balita, ibu hamil danmenyusui.

Todaro (1989) dan Komaruddin (1991) mengatakan bahwa kemiskinan berkaitan dengan hal-hal yang mempengaruhi kebutuhan manusia. Kemiskinan dapat dikaitkan dengan kekurangan modal, kekurangan gizi, perumahan yang tidak sehat, pelayanan kesehatan yang tidak memadai, tingkat pendidikan yang rendah, dan pendapatan yang rendah.⁶⁰

Sementara di beberapa kasus, seperti ditemukan Irawan (1998),  penurunan pendapatan secara tajam menyebabkan banyak rumah tangga menjadi sangat nestapa. Mereka mengalami kesulitan  untuk  membeli  makanan. Penurunan ini umumnya mengakibatkan berubahnya pola pengeluaran konsumsi dengan proporsi lebih besar, untuk kebutuhan makanan dibandingkan untuk kebutuhan bukan makanan, seperti untuk kebutuhan pendidikan dan kesehatan. Pada studi lainnya,  Irawan  (1999)  juga  menemukan bahwa mayoritas penduduk pedesaan cenderung merubah pola konsumsi makanan, baik kualitas maupun kuantitas, seperti dari nasi ke jagung atau umbi-umbian, dari sebanyak 3 kali ke 1 atau 2 kali makansehari.⁶¹

Menjadi tugas negara untuk mengentaskan kemisikinan. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa tugas negara antara lain memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

5.        PENYEBAB TERJADINYAKETIMPANGAN

Menurut McConnell, Campbell R. dan Brue Stanley L., ketimpangan dalam distribusi pendapatan, antara lain terjadi karena adanya: (1) Perbedaan kemampuan; (2) Pendidikan dan pelatihan; (3) Diskriminasi; (4) Selera  dan  risiko kerja; (5) Distribusi penguasaan aset sebagai  faktor  produksi;  (6) Kekuatan pasar; dan (7) Keberuntungan, KKN, (8), dsb.⁶² Penyebab lain dari ketimpangan adalah: pertumbuhan ekonomi yang lebih menguntungkan pada sekelompok masyarakat pengusaha besar, pengangguran, dan kebodohan. Sebagai gambaran tentang penyebab ketimpangan adalah penguasaan faktor produksi, di mana usaha kecil sangat sulit mendapatkan kredit perbankan di Indonesia. Tentang pengangguran dapat dikemukakan bahwa berdasarkan Sakernas BPS tahun 2005, jumlah pengangguran terbuka mencapai 10,8 juta orang. Dilihat dari latar belakang pendidikannya: 31% berpendidikan SD ke bawah; 25% berpendidikan SLTP; 36% berpendidikan SLTA; dan 7% berpendidikan perguruantinggi.⁶³

Paling tidak terdapat tiga faktor yang menyebabkan terjadinya pengangguran. Pertama, jumlah pencari kerja lebih besar daripada jumlah kesempatan kerja yang tersedia. Kedua, kesenjangan antara kualitas pencari kerja dengan kualifikasi yang dibutuhkan oleh pasar kerja, dan ketiga, terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) karena alasan efisiensi, kebangkrutan dunia usaha dan dunia industri (DUDI). Dari ketiga faktor tersebut, faktor pertama dan kedua merupakan faktor dominan yang menyebabkan pengangguran.

6.        PENANGGULANGAN KETIMPANGAN DISTRIBUSIPENDAPATAN

Menurut Todaro (1995: pp 174-175) usaha-usaha memperbaiki distribusi pendapatan masyarakat di negara-negara sedang berkembang dapat ditempuh melalui campur tangan pemerintah yang meliputi:

1)    Mengubah distribusi pendapatan secara fungsional melalui pola kebijakan untuk mengubah harga-harga faktor secara positif. Misalnya meningkatkan gaji pegawai negeri, menetapkan upah minimum bagi para pekerja (buruh), kemudahan investasi, keringanan pajak, subsidi bunga, keringanan bea masuk, dansebagainya.

2)    Mengubah distribusi pendapatan melalui redistribusi progresif pemilikan harta seperti memrioritaskan kredit komersil maupun bersubsidi bagi pengusaha kecil, memberi kesempatan kepada para pekerja untuk turut memiliki saham pada perusahaan, serta pemberdayaan lembaga-lembaga ekonomi rakyat seperti koperasi, dan lainsebagainya.

3)    Mengubah distribusi pendapatan golongan atas melalui pajak pendapatan dan kekayaan yang progresif. Dalam hal ini beban pajak dibuat sedemikian rupa sehingga beban yang lebih berat akan dikenakan  pada  golongan  yang berpenghasilantinggi.

4)    Mengubah distribusi pendapatan golongan lemah melalui pembayaran tunjangan dan penyediaan barang dan jasa pemerintah. Misalnya, proyek- proyek kesehatan masyarakat di desa-desa dan  di  daerah-daerah pinggiran kota, pemberian makan siang bagi anak-anak sekolah, perbaikan gizi anak-anak balita, pemberian air bersih serta listrik di pedesaan, tunjangan dan subsidi pangan bagi daerah-daerah pinggiran kota dan pedesaan yangmiskin.⁶⁴

5)  Memberikan pelatihan teknis kepada lulusan sekolah yang belum mendapatkan pekerjaan. Dengan pelatihan ini diharapkan mereka akan segera terserap ke dunia kerja. Jika memungkinkan, mereka dapat menciptakan pekerjaan sendiri dan memberikan lapangan kerja bagi oranglain.

7.        LATIHAN

1)    Jelaskan apa tujuan kita melakukan pembahasan distribusi pendapatan dan apa metode yang dapat digunakan dalam mengetahui distribusi pendapatan di suatu negara merata atautidak.

2)    Indeks Gini berkisar antara nol hingga satu. Jelaskan apa implikasi dari angka-angkatersebut.

3)    Jika diketahui porsi pendapatan 40% penduduk berpenghasilan  terendah dan angka Indeks Gininya pada tahun tertentu nampak  sebagaiberikut:

TAHUN	40% TERENDAH	INDEKS GINI
2004	20,80	0,32
2005	20,22	0,33
2006	19,75	0,33

Jelaskan  apa  arti         angka-angka tersebut, dan simpulkan kondisi pemerataan pendapatan yangada.

4)    Apakah Indeks Giniyang didasarkan pada pengeluaran masyarakat dapat disamakan dengan Indeks Gini yang didasarkan pada  pendapatan masyarakat? Berikan penjelasan danargumentasinya.

5)    Menurut Todaro, pelatihan teknis kepada lulusan sekolah yang belum mendapatkan pekerjaan dapat menjadi salah satu cara, untuk menghilangkan ketimpangan distribusi pendapatan. Jelaskan apa maksud pernyataan Todaro tersebut dan apakah secara logika pernyataan tersebut dapat diterima, berikan argumentasiSaudara.